PERAN PEMERINTAH DALAM PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK BINAAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK

Penulis

  • Dona Raisa Monica Universitas Lampung
  • Fristia Berdian Tamza Universitas Lampung
  • Bintang Puji Anggraini Universitas Lampung
  • Yesi Tri Fauzia Universitas Lampung

DOI:

https://doi.org/10.35450/jip.v12i03.547

Kata Kunci:

Anak, Pendidikan, Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak

Abstrak

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui peran pemerintah dalam pemenuhan terhadap hak pendidikan yang akan diberikan kepada anak binaan di lembaga pembinaan khusus anak serta berguna terhadap hambatan-hambatan dalam pemenuhan hak pendidikan anak binaan di lembaga pembinaan khusus anak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan Penelitian dengan menggunakan Yuridis Empiris. Hasil Penelitian ini adalah (1) Peran pemerintah dalam Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran bagi Anak Binaan di pusat pembinaan khusus anak yang dilaksanakan melalui metode pelaksanaan pengajaran dan pendidikan serupa (paket A,B,C) dengan begitu maka pemenuhan kebutuhan Pendidikan yang berkelanjutan bagi anak yang berbeda dapat diterapkan di LPKA 2) Faktor-faktor penghambat yang dihadapi oleh Lembaga Binaan khusus anak yakni, pertama kurangnya tenaga pengajar seperti guru lalu yang berikutnya terdapat kekurangan sumber daya dan sarana penunjang proses pendidikan dan pengajaran serta kurangnya kerjasama yang dilakukan oleh pihak LPKA dengan pihak lain.

Unduhan

Data unduhan belum tersedia.

Referensi

Ariani NV. Implementasi Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dalam upaya melindungi kepentingan anak. J Media Huk. 2014;21(1):16.
Arliman L. Komnas HAM dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana. Deepublish; 2015.
Cici DP, Anang P. (20). Pemenuhan Hak Pendidikan Formal Dan Pembinaan Karakter Bagi Narapidana Anak Di LPKA Kelas II Bandar Lampung. Jurnal Kajian Pancasila Kewarganegaraan.544- 557.
dewi, E. (2021). Penerapan Restorative Justice Dalam Pencegahan Terjadinya Labeling Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Di Bandar Lampung. Inovasi Pembangunan : Jurnal Kelitbangan, 9(02), 141. https://doi.org/https://doi.org/10.35450/jip.v9i02.237
Erick Van Lambok SS, Effendi E, Diana
L. Pelaksanaan Hak Anak Binaan Untuk Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran Dikaitkan Dengan Wajib Belajar 9 Tahun Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru. Riau University; 2016
Karyati R. Monitoring Dan Evaluasi Supervisi Akademik Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Kompentensi Kepala Sekolah Binaan Kepengawasan Kota Malang. J Pendidik Hayati. 2020;6(3)
Raudina A. Pemisahan pidana penjara anak dengan orang dewasa dihubungkan dengan pasal 3 huruf B Jo. Pasal 85 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang system peradilan pidana anak: Studi kasus lapas Kelas II A Cibinong. UIN Sunan Gunung Djati Bandung; 2019.
Saifuddin, R. (2019). Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Sinergi Kebijakan Antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota. Inovasi Pembangunan : Jurnal Kelitbangan, 7(3), 253. https://doi.org/https://doi.org/10.35450/jip.v7i3.156

Diterbitkan

2024-12-18

Cara Mengutip

Monica, D. R., Tamza, F. B., Anggraini, B. P., & Fauzia, Y. T. (2024). PERAN PEMERINTAH DALAM PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK BINAAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK. Inovasi Pembangunan : Jurnal Kelitbangan, 12(03). https://doi.org/10.35450/jip.v12i03.547

Terbitan

Vol 12 No 03 (2024): Desember 2024

Bagian

Articles

Penulis yang mengirimkan jurnal harus mengerti  bahwa jurnal yang diterima dan dipublikasikan, hak cipta jurnal tersebut diberikan kepada Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan (JIP), Balitbangda Provinsi Lampung sebagai penerbit jurnal.


Hak cipta mencakup hak eksklusif untuk mereproduksi dan mengirimkan jurnal ini dalam semua bentuk dan media, termasuk mencetak ulang, memotret, mikrofilm dan reproduksi sejenis lainnya, serta terjemahan, reproduksi sebagian / bagian dari jurnal ini, penyimpanannya di basis data dan penularannya oleh bentuk atau media apapun seperti salinan elektronik, elektrostatik dan mekanis, fotokopi, rekaman, media magnetik, dll.