KOMPLEKSITAS PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI PENGADILAN TINGGI TANJUNG KARANG

Authors

  • Fakultas Hukum Universitas Lampung

DOI:

https://doi.org/10.35450/jip.v10i03.317

Keywords:

Accessibility , High Court, Persons with Disabilities

Abstract

Basically, people with disabilities need to get protection for those who are in conflict with the law in court, especially the Tanjung Karang High Court. In this case, it is necessary to take a deeper look at legal developments in terms of current legislation in order to guarantee the rights of persons with disabilities and also the fulfillment of rights to physical and non-physical accessibility such as building facilities and infrastructure that must be adequate, or even because of employee resources, clerks, and judges in courts who need to understand related to various disability issues. This research is a juridical-normative legal research aimed at finding and formulating legal arguments, through an analysis of the subject matter. The technique of collecting legal materials is carried out by literature studies and field studies. The approach used is the statute approach, to examine the applicable legal rules related to disability, to see the provisions of the legislation and theoretical conceptions of disability with the empirical reality of the fulfillment of the rights of persons with disabilities at the Tanjung Karang High Court. The results show that based on the parameters of Government Regulation Number 39 of 2020 concerning Adequate Accommodation for Persons with Disabilities in the Judicial Process, that physical and non-physical accessibility at the Tanjung Karang High Court has been fulfilled properly, namely having special physical infrastructure and supporting tools. make it easier for persons with disabilities to access all public areas in court. Meanwhile, non-physical accessibility means that court officials have been provided with technical services regarding knowledge and ethics on how to serve persons with disabilities, and are now beginning to understand legal services for persons with disabilities.

Downloads

Download data is not yet available.

References

BUKU
Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum. Edited by Leni Wulandari. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
Anwar, Yesmil. Sistem Peradilan Pidana. Bandung: Widya Pajajaran, 2009.
Asshiddiqie, Jimly. “Konstitusi Dan Hak Asasi Manusia.” Makalah Disajikan Dalam Peringatan 10 (2008).
Atmasasmita, Romli. Sistem Peradilan Pidana Kontemporer. Jakarta, 2010.
Barda Nawawi Arief, S H. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Prenada Media, 2016.
Eddyono, Supriyadi Widodo, and Ajeng Gandini Kamilah. Aspek-Aspek Criminal Justice Bagi Penyandang Disabilitas. Institute for Criminal Justice Reform. Jakarta, 2015.
El-Muhtaj, Majda. Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia. Jakarta: Prenada Media, 2017.
Reksodiputro, Mardjono. Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana. Jakarta: UI-Press, 1997.
Sofyan, Andi Muhammad, and M H SH. Hukum Acara Pidana. Jakarta: Prenada Media, 2020.
Soleh, Akhmad. Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Perguruan Tinggi; Studi Kasus Di Empat Perguruan Tinggi Negeri Di Yogyakarta. Jakarta Timur: LKIS Pelangi Aksara, 2016.
Tomalili, Rahmanuddin. Hukum Pidana. Sleman: Deepublish, 2019.
Zaidan, M Ali. Menuju Pembaruan Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

JURNAL
Atlantika, Yeremia Niaga, Blasius Manggu, Sabinus Beni, and Yosua Damas Sadewo. “Analisis Efektivitas Organizational Citizenship Behavior (Studi Kasus Kepolisian Negara Republik Indonesia Di Polres Mempawah).” Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan 10, no. 02 (2022): 123.
Kusworo, Daffa Ladro, and Rini Fathonah. “Analisis Implementasi Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Pengadilan Negeri Liwa).” Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan 10, no. 2 (2022).
Mumpuni, Sesya Dias, and Arif Zainudin. “Aksesbilitas Penyandang Disabilitas Dalam Pelayanan Publik Di Kabupaten Tegal.” Jurnal Komunikasi Pendidikan 2, no. 1 (2018).
Pasciana, Rostiena. “Pelayanan Publik Inovatif Bagi Penyandang Disabilitas.” Jurnal Administrasi Negara 8, no. 2 (2020).
Priamsari, R R Putri A. “Hukum Yang Berkeadilan Bagi Penyandang Disabilitas.” Masalah-Masalah Hukum 48, no. 2 (2019).
Propiona, Jane Kartika. “Implementasi Aksesibilitas Fasilitas Publik Bagi Penyandang Disabilitas.” Jurnal Analisa Sosiologi 10, no. 1 (2021).
Purnomosidi, Arie. “Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Di Indonesia,” Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 1, no. 2 (2017).
Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Di Indonesia.” Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 1, no. 2 (2017).
Putra, Pamungkas Satya. “Aksesibilitas Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Karawang.” Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 31, no. 2 (2019).
Ridlwan, Zulkarnain. “Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas (Rights of Persons with Disabilities).” Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum 7, no. 2 (2013).
Roebyantho, Haryati. “Implementasi Aksesibilitas Non Fisik (Pelayanan Informasi Dan Pelayanan Khusus) Bagi Penyandang Cacat Di Enam Provinsi.” Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial 11, no. 1 (2006).
Sholihah, Imas. “Kebijakan Baru: Jaminan Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas.” Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial 2, no. 2 (2016).
Sodiqin, Ali. “Ambigiusitas Perlindungan
Hukum Penyandang Disabilitas Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia.” Jurnal Legislasi Indonesia 18, no. 1 (2021).
Syaifurrohman, Syaifurrohman, and Faiz Albar Nasution. “Optimalisasi Pendidikan Politik Melalui Literasi Digital Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Industri 4.0 Di Indonesia.” Jurnal Komunikasi Pendidikan 5, no. 1 (2021).
Wiarti, July. “Kompleksitas Persoalan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Pengadilan Negeri Pekanbaru.” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 27, no. 1 (2020).
Widyantini, Ambar Retnosih. “Paradigma Human Rights Based Dalam Kerangka Hukum Penyandang Disabilitas.” Jurnal Kesejahteraan Sosial 2, no. 2 (2015).

TESIS
Asti, Ayu Indriana. “Pelayanan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan Pidana Di Pengadilan Negeri Mataram.” Universitas Mataram, 2021.
Hariyanto, Fajar Eko. “Kesetaraan Hukum Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Wonosari Kabupaten Gunungkidul).” Prodi PPKn. Universitas PGRI Yogyakarta, 2017.
Isnaini, Suci. “Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Penyandang Disabilitas: Studi Kasus Di Desa Sidomulyo Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022.
Mawaddah, Fadila Hilma. “Implementasi Layanan Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto: Studi Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022.
Qamar, Nurul, Muhammad Syarif, Dachran S Busthami, M Kamal Hidjaz, Aan Aswari, Hardianto Djanggih, and Farah Syah Rezah. Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods). CV. Social Politic Genius (SIGn), 2017.
Rohman, Syaifur. “Implementasi Proses Peradilan Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Wonosobo).” Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (n.d.).
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5871) (n.d.)
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan.

Published

2022-12-01

How to Cite

Maghfira Nur Khaliza. (2022). KOMPLEKSITAS PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI PENGADILAN TINGGI TANJUNG KARANG. Inovasi Pembangunan : Jurnal Kelitbangan, 10(03), 221. https://doi.org/10.35450/jip.v10i03.317