PERAN INSPEKTORAT DAERAH DALAM REVIU DOKUMEN RKPD (STRATEGI MENGHADAPI PRAKTIK OLIGARKI DALAM DOKUMEN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA PEKANBARU)

Penulis

  • Aisyah Noviyanti Universitas Riau, Indonesia
  • Yusmar Yusuf Universitas Riau, Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.35450/jip.v12i03.660

Kata Kunci:

Inspektorat Daerah: Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); Oligarki: Good Governance

Abstrak

Jurnal ini membahas peran Inspektorat Daerah dalam melakukan reviu dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di Kota Pekanbaru, dengan berfokus kepada strategi menghadapi praktik oligarki. RKPD merupakan dokumen penting dalam perencanaan pembangunan daerah, namun sering kali dipengaruhi oleh kelompok elit kepentingan, yang dapat mengancam transparansi dan akuntabilitas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inspektorat Daerah berfungsi sebagai pengawas internal yang strategis, melakukan reviu untuk memastikan kesesuaian dokumen RKPD dengan peraturan serta kebutuhan masyarakat. Selain itu, jurnal ini mengidentifikasi beberapa kelemahan dalam proses reviu dan menyarankan strategi untuk memperkuat pengawasan internal guna menghindari praktik oligarki, termasuk peningkatan akurasi data dan transparansi dalam penyusunan dokumen

Unduhan

Data unduhan belum tersedia.

Referensi

Adminkepemerintahan, ‘Konsep Dan Prinsip Good Governance’, Universitas Medan Area Fakultas Isifol Prodi Ilmu Pemerintahan, 2023, p. https://pemerintahan.uma.ac.id/2023/12/konsep-dan-
Annisa, ‘Pengertian Good Governance, Ciri Dan Prinsipnya’, Fakultas Hukum UMSU, 2023, p. https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-good-governanc <https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-good-governance-ciri-dan-prinsipnya/> [accessed 27 November 2024]
Humas Seputar Birokrasi, ‘Oligarki: Ancaman Baru Bagi Demokrasi Indonesia’, Seputarbirokrasi.Com, 2023 <https://seputarbirokrasi.com/oligarki-ancaman-baru-bagi-demokrasi-indonesia/> [accessed 23 November 2024]
Mendagri, ‘Peraturan Meneteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023’, 2023
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, ‘Permendagri 86/2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Anjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara’, 2017
RPK), Ngarto Februana (Peneliti), ‘Solusi Kendalikan Oligarki Ekonomi-Politik Di Indonesia’, RPK Indonesia, 2024, p. https://rpk-indonesia.org/jurnalrpk/edisi-oligarki
Wikipedia, ‘Oligarki’, Wikipedia, 2024, p. https://id.wikipedia.org/wiki/Oligarki
Arikunto, S. 2014. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis. Jakarta: Rineka Cipta. _________. 2019. Prosedur Penelitian. Jakarta: Rineka cipta.
Sugiyono. 2022. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Diterbitkan

2024-12-07

Cara Mengutip

Noviyanti, A., & Yusuf, Y. (2024). PERAN INSPEKTORAT DAERAH DALAM REVIU DOKUMEN RKPD (STRATEGI MENGHADAPI PRAKTIK OLIGARKI DALAM DOKUMEN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA PEKANBARU). Inovasi Pembangunan : Jurnal Kelitbangan, 12(3). https://doi.org/10.35450/jip.v12i03.660

Terbitan

Vol 12 No 3 (2024): Desember 2024

Bagian

Articles

Penulis yang mengirimkan jurnal harus mengerti  bahwa jurnal yang diterima dan dipublikasikan, hak cipta jurnal tersebut diberikan kepada Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan (JIP), Balitbangda Provinsi Lampung sebagai penerbit jurnal.


Hak cipta mencakup hak eksklusif untuk mereproduksi dan mengirimkan jurnal ini dalam semua bentuk dan media, termasuk mencetak ulang, memotret, mikrofilm dan reproduksi sejenis lainnya, serta terjemahan, reproduksi sebagian / bagian dari jurnal ini, penyimpanannya di basis data dan penularannya oleh bentuk atau media apapun seperti salinan elektronik, elektrostatik dan mekanis, fotokopi, rekaman, media magnetik, dll.