PENCEGAHAN KEKERASAN ANAK TERHADAP PRINSIP MANUSIA PANCASILA DEMI TERCIPTANYA KEADILAN

PENCEGAHAN KEKERASAN ANAK TERHADAP PRINSIP MANUSIA PANCASILA DEMI TERCIPTANYA KEADILAN

  • Subakdi Subakdi Fakultas Hukum Universitas Pemangunan Nasional Veteran Jakarta

Abstract

The future of a nation is determined by a child. Children who are part of the nation's successors should need protection to ensure harmonious physical, mental and social growth in order to avoid deviant behavior in accordance with Article 28B paragraph 2 of the 1945 Republic of Indonesia Law, every child has the right and obligation to build a nation and country. Therefore, the interests of children are highly prioritized to be protected from all forms of inhumane treatment, especially those that can result in violations of human rights. The fact is that the increase in violence against children in Indonesia is still a hotly discussed issue. The author uses a literature study method with a normative juridical approach with the aim of providing some insight into violence that occurs in children in relation to the human principles of Pancasila. The rise of violence against children is not only about human rights violations, but also violations of the values of the human principles of Pancasila, especially the second principle of just and civilized humanity and the fifth social justice for all Indonesian people.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Andini, O. G. (2020). Urgensi Keterlibatan Lpsk Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi.
FITRIYANI, S. (2022). PERAN DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DINSOS KBPP) DALAM PERLINDUNGAN KASUS KEKERASAN ANAK BERBASIS NILAI-NILAI PANCASILA DI KABUPATEN PEMALANG [PhD Thesis]. Universitas Pancasakti Tegal.
Hisrauf, M. (2021). PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP ANAK DI KABUPATEN BONE.
Indonesia, UU 23. (2002). UU No. 23 Tahun 2002. Database Peraturan | JDIH BPK. http://peraturan.bpk.go.id/Details/44473/uu-no-23-tahun-2002
Indonesia, UU 35. (2014). UU No. 35 Tahun 2014. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014
Indonesia, UUD NRI. (1945). J.D.I.H. - Undang Undang Dasar 1945—Dewan Perwakilan Rakyat. https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945
Jamil, F. A. A. (2018). PERAN DINAS SOSIAL DALAM MENANGANI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK (Studi Kasus di Dinas Sosial Kota Bengkulu) [Other, IAIN Bengkulu]. http://repository.iainbengkulu.ac.id/3101/
Karisma, G. (2023). HUMAN SECURITY DI LAMPUNG: DILEMA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGHADAPI ANCAMAN TERHADAP KEAMANAN MANUSIA. Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan, 11(02), 159–174.
Mulyana, N., Resnawaty, R., & Basar, G. G. K. (2018). Penanganan anak korban kekerasan. Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian, 13(1), 77–89.
Saifuddin, R. (2019). Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Sinergi Kebijakan Antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota. Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan, 7(3), 253–253.
Suryamizon, A. L. (2017). Perlindungan hukum preventif terhadap kekerasan perempuan dan anak dalam perspektif hukum hak asasi manusia. Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender, 16(2), 112–126.
Published
2023-12-01
How to Cite
Subakdi, S. (2023). PENCEGAHAN KEKERASAN ANAK TERHADAP PRINSIP MANUSIA PANCASILA DEMI TERCIPTANYA KEADILAN. Inovasi Pembangunan : Jurnal Kelitbangan, 11(03), 239-250. https://doi.org/https://doi.org/10.35450/jip.v11i03.409