EVALUASI PELAYANAN PAJAK DAERAH DALAM RANGKA OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PALEMBANG
Abstract
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pendapatan pajak yang belum optimal di Kota Palembang, meskipun kota ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui layanan perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelayanan pajak daerah dalam rangka optimalisasi PAD. Penelitian ini menggunakan konsep sembilan unsur kepuasan masyarakat, dan melalui pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pelayanan terkendala oleh SOP yang tidak diperbarui dan pemahaman petugas yang rendah. Layanan juga lambat karena kurangnya kemandirian dalam teknologi informasi dan biaya materai. Fasilitas pengaduan belum optimal, dan perilaku petugas yang kurang ramah memerlukan pelatihan. Meskipun produk layanan sudah sesuai kebutuhan, kurangnya pelatihan petugas dan keterbatasan infrastruktur menghambat optimalisasi. Ketepatan layanan sesuai aturan, namun persyaratan tambahan menjadi beban administratif bagi masyarakat.
Downloads
References
Aryansah, J. E., Abror, M. Y., & Mirani, D. (2023). Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pajak Elektronik (E-Tax) terhadap Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah Kota Palembang. Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial, 9(1), 1–11. https://doi.org/10.23887/jiis.v9i1.54974
As’ari, N. G. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi Kecamatan Rongkop). Jurnal Ekobis Dewantara, 1(6), 64–76.
Askandar, L. S., & Selvi. (2021). Manajemen Pelayanan Pajak di KPP Pratama Jakarta Matraman. Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 1(4), 420–428.
Bahri, S., Diantimala, Y., & Majid, M. (2018). Pengaruh kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan perpajakan serta Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Pada kantor Pajak KPP Pratama Kota Banda Aceh). Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, 4(2), 318–334. https://doi.org/10.24815/jped.v4i2.13044
Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang Nomor 003.2/KPTS/BAPENDA/2024 Tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang (2024).
Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook. In Экономика Региона (Third). SAGE Publication.
Nabila, D. (2024). Pengaruh Kualitas Pelayanan Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen, 2(7), 227–238.
Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (2018).
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomro 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (2017). https://doi.org/10.1016/0014-4827(75)90518-2
Peraturan Walikota Palembang Nomor 64 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang (2022).
Pratama, R. A., & Mulyani, E. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Biaya Kepatuhan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Padang. Jurnal Eksplorasi Akunansi, 1(3), 1293–1306. http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea/issue/view/11
Sofianti, R., Afifuddin, & Suyeno. (2021). Evaluasi Kebijakan Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Malang (Studi Pada Pelayanan Samling Samsat Kota Malang). Jurnal Respon Publik, 15(10), 24–32.
Suhendro, A., Broto, M. F., & Rahayu, N. S. (2024). Evaluasi Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Pada KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 9(11), 6526–6536.
Susanto, D. A. (2021). Eksplorasi Implementasi Reformasi Perpajakan Di Kantor Pelayanan Pajak. Referensi : Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi, 9(2), 195–202. https://doi.org/10.33366/ref.v9i2.1819
Sutarni, E., & Kosali, A. Y. (2023). Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan Sako Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 48 Ayat 2). JIADS, 18(2), 157–163.
Suyanto, L. (2020). Pengaruh Pengelakan Pajak Dan Implementasi Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan, 4(2), 78–91.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (2009). ???
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
The Authors submitting a manuscript do so on the understanding that if accepted for publication, copyright of the article shell be assigned to Development Innovation: Jurnal Kelitbangan (JIP) , Balitbangda Provinsi Lampung as publisher of the journal.
Copyright encompasses exclusive rights to reproduce and deliver the article in all form and media, including reprints, photographs, microfilms and any other similar reproductions, as well as translations, the reproduction of any part of this journal, its storeage in databases and its transmission by any form or media. such as electronic, electrostatic and mechanical copies, photocopies, recordings, magnetic media, etc.
