TATA KELOLA PEMERINTAH DESA TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DESA KALIDAWIR KECAMATAN TANGGULANGIN
DOI:
https://doi.org/10.35450/jip.v11i03.447Keywords:
Kata Kunci : Administrasi, Pelayanan publik, Tata kelola.Abstract
Abstrak: Tujuan artikel ini untuk mengetahui tata kelola Pemerintah Desa dalam meningkatkan pelayanan publik Desa Kalidawir Kecamatan Tanggulangin. Masalah difokuskan pada penerapa tata kelola pemerintah desa. Pendekatan masalah ini mengacu teori good governance. Penulis mengumpulkan daya dengan mewawancarai narasumber, melakukan pengamatan, serta studi dokumentasi, yang kemudian menganalis data dengan cara kualitatif. Kajian ini menyimpulkan bahwa Pemerintah Desa dalam penerapan 4 pilar good governance yaitu akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan aturan hukum telah berjalan dengan baik pada umumnya meskipun ada beberapa kekurangan seperti kurangannya partisipasi masyarakat dalam mendukung tata kelola pemerintagan. Dalam pelakasnaannya terdapat beberapa hambatan yaitu adanya resistensi dari birokrasi, kurangnya kemampuan teknis perangkat desa, kondisi sosio kultural, dan kurangnya kesadaran dan pendidikan masyarakat.
Kata Kunci : Administrasi, Pelayanan publik, Tata kelola.
Abstract: The article aims to understand the governance of the Village Government in improving public services in Kalidawir Village, Tanggulangin District. The problem focuses on the implementation of village government governance. In order to approach this problem, theoretical references from good governance are used. Data was collected through interviews, observation and documentation which were analyzed qualitatively. This study concludes that the Village Government in implementing the 4 pillars of good governance, namely accountability, transparency, openness and the rule of law, has generally gone well even though there are several shortcomings such as a lack of community participation in supporting government governance. In its implementation, there are several obstacles, namely resistance from bureaucracy, lack of technical capability of village officials, socio-cultural conditions, and lack of community awareness and education.
Keywords: Administration, Governance , Public service.
Downloads
References
Audia, B. hanita S., Ariffianti, I., & Prathama, B. D. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Pembangunan Di Desa Sajang Kecamatan Sembalun. Jurnal Kompetitif, 6(2), 119. https://doi.org/10.47885/kompetitif.v6i2.291
Citranu. (2022). Implementasi Prinsip Good Governance Dalam Pemerintahan Desa Untuk Mencegah Penyalahgunaan Dana Desa. Jurnal Hukum Agama Hindu, 12(1), 27–45.
Creswell, J. W. (2013). Penelitian Kualitatif & Desain Riset (Memilih Di Antara Lima Pendekatan). Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
Habibi, M. M., Iza, I. N., & Sukriono, D. (2022). Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Desa Tempursari Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang. Jurnal Civic Hukum, 7(1).
Handayani, F. A., & Nur, M. I. (2019). Implementasi Good Governance Di Indonesia. Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara, 11(1), 1–11. https://doi.org/10.15575/jpan.v11i1.7631
Hardiyansyah. (2018). Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya. Gava Media.
Hermawan, D., Saifuddin, R., & Prasetyo, S. (2018). Kinerja Musrenbang Provinsi Lampung 2017. Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan, 6(01), 61–74.
Kamaluddin, S. (2019a). Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) Pada Kantor Distrik Okhika Kabupaten Pegunungan Bintang. Ilmu Administrasi Dan Ilmu Pemerintahan, 3(1), 222–228.
Kamaluddin, S. (2019b). Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Pada Kantor Distrk Okhika Kabupaten Pegunungan Bintang. Papua Review: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Ilmu Pemerintahan, 3(1), 222–228.
Perdana, A. P. (2017). PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE (Studi Kasus dalam Proses Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung). Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan, 5(01), 81–90.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
Puspasari, A. (2019). Prinsip Prinsip Good Governance Transparansi dan Akuntabilitas pada Kantor Pelayanan Pajak. 17(2), 195–201.
Ricky, R., & Rahimallah, M. T. A. (2022). Keterbukaan Informasi Publik: Holistikasi dan Akselerasi Good Governance. Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja, 12(2), 62–75.
Saifuddin, R. (2021). Pengaruh Pandemi Terhadap Tata Kelola Pemerintahan; Studi Kasus Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi Lampung. Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan, 9(03), 219.
Sedarmayanti. (2004). Good Governance (Kepemimpinan Yang Baik) Bagian Kedua Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik). Cetakan 1. Mandar Maju Bandung.
Sedarmayanti. (2012). Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik Bagian Pertama Edisi Revisi. In Mandar Maju. CV Mandar Maju.
Sedarmayanti, G. (2004b). Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance (Kepemerintahan yang baik). Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2(3), 4.
Sulfiani, A. N. (2021). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelayanan BPJS Kesehatan Di Kota Palopo Implementation of Good Governance Principles in BPJS Health ServicesIn the City of Palopo. XVII(1), 95–116.
Syifa, I., Muhaimin, H., Maharani, J. V., Alif, S., Rochman, A., & Setiawan, R. A. (2022). Tata Kelola SDM Pemerintah Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik Di Desa Gempolkerep Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto 1. 3, 142–148. https://doi.org/10.46730/japs.v3i3.88
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Published
How to Cite
Issue
Section
The Authors submitting a manuscript do so on the understanding that if accepted for publication, copyright of the article shell be assigned to Development Innovation: Jurnal Kelitbangan (JIP) , Balitbangda Provinsi Lampung as publisher of the journal.
Copyright encompasses exclusive rights to reproduce and deliver the article in all form and media, including reprints, photographs, microfilms and any other similar reproductions, as well as translations, the reproduction of any part of this journal, its storeage in databases and its transmission by any form or media. such as electronic, electrostatic and mechanical copies, photocopies, recordings, magnetic media, etc.
