TATA KELOLA PEMERINTAH DESA TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DESA KALIDAWIR KECAMATAN TANGGULANGIN

tryara yulia banobe; Lailul Musryidah

doi:10.35450/jip.v11i03.447

tryara yulia banobe Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Lailul Musryidah Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

DOI: https://doi.org/10.35450/jip.v11i03.447

Abstract

Abstrak: Tujuan artikel ini untuk mengetahui tata kelola Pemerintah Desa dalam meningkatkan pelayanan publik Desa Kalidawir Kecamatan Tanggulangin. Masalah difokuskan pada penerapa tata kelola pemerintah desa. Pendekatan masalah ini mengacu teori good governance. Penulis mengumpulkan daya dengan mewawancarai narasumber, melakukan pengamatan, serta studi dokumentasi, yang kemudian menganalis data dengan cara kualitatif. Kajian ini menyimpulkan bahwa Pemerintah Desa dalam penerapan 4 pilar good governance yaitu akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan aturan hukum telah berjalan dengan baik pada umumnya meskipun ada beberapa kekurangan seperti kurangannya partisipasi masyarakat dalam mendukung tata kelola pemerintagan. Dalam pelakasnaannya terdapat beberapa hambatan yaitu adanya resistensi dari birokrasi, kurangnya kemampuan teknis perangkat desa, kondisi sosio kultural, dan kurangnya kesadaran dan pendidikan masyarakat.

Kata Kunci : Administrasi, Pelayanan publik, Tata kelola.

Abstract: The article aims to understand the governance of the Village Government in improving public services in Kalidawir Village, Tanggulangin District. The problem focuses on the implementation of village government governance. In order to approach this problem, theoretical references from good governance are used. Data was collected through interviews, observation and documentation which were analyzed qualitatively. This study concludes that the Village Government in implementing the 4 pillars of good governance, namely accountability, transparency, openness and the rule of law, has generally gone well even though there are several shortcomings such as a lack of community participation in supporting government governance. In its implementation, there are several obstacles, namely resistance from bureaucracy, lack of technical capability of village officials, socio-cultural conditions, and lack of community awareness and education.

Keywords: Administration, Governance , Public service.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ali, K., & Saputra, A. (2020). Tata Kelola Pemerintahan Desa Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik di Desa Pematang Johar. Warta Dharmawangsa, 14(4), 602–614.
Audia, B. hanita S., Ariffianti, I., & Prathama, B. D. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Pembangunan Di Desa Sajang Kecamatan Sembalun. Jurnal Kompetitif, 6(2), 119. https://doi.org/10.47885/kompetitif.v6i2.291
Citranu. (2022). Implementasi Prinsip Good Governance Dalam Pemerintahan Desa Untuk Mencegah Penyalahgunaan Dana Desa. Jurnal Hukum Agama Hindu, 12(1), 27–45.
Creswell, J. W. (2013). Penelitian Kualitatif & Desain Riset (Memilih Di Antara Lima Pendekatan). Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
Habibi, M. M., Iza, I. N., & Sukriono, D. (2022). Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Desa Tempursari Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang. Jurnal Civic Hukum, 7(1).
Handayani, F. A., & Nur, M. I. (2019). Implementasi Good Governance Di Indonesia. Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara, 11(1), 1–11. https://doi.org/10.15575/jpan.v11i1.7631
Hardiyansyah. (2018). Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya. Gava Media.
Hermawan, D., Saifuddin, R., & Prasetyo, S. (2018). Kinerja Musrenbang Provinsi Lampung 2017. Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan, 6(01), 61–74.
Kamaluddin, S. (2019a). Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) Pada Kantor Distrik Okhika Kabupaten Pegunungan Bintang. Ilmu Administrasi Dan Ilmu Pemerintahan, 3(1), 222–228.
Kamaluddin, S. (2019b). Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Pada Kantor Distrk Okhika Kabupaten Pegunungan Bintang. Papua Review: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Ilmu Pemerintahan, 3(1), 222–228.
Perdana, A. P. (2017). PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE (Studi Kasus dalam Proses Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung). Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan, 5(01), 81–90.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
Puspasari, A. (2019). Prinsip Prinsip Good Governance Transparansi dan Akuntabilitas pada Kantor Pelayanan Pajak. 17(2), 195–201.
Ricky, R., & Rahimallah, M. T. A. (2022). Keterbukaan Informasi Publik: Holistikasi dan Akselerasi Good Governance. Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja, 12(2), 62–75.
Saifuddin, R. (2021). Pengaruh Pandemi Terhadap Tata Kelola Pemerintahan; Studi Kasus Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi Lampung. Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan, 9(03), 219.
Sedarmayanti. (2004). Good Governance (Kepemimpinan Yang Baik) Bagian Kedua Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik). Cetakan 1. Mandar Maju Bandung.
Sedarmayanti. (2012). Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik Bagian Pertama Edisi Revisi. In Mandar Maju. CV Mandar Maju.
Sedarmayanti, G. (2004b). Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance (Kepemerintahan yang baik). Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2(3), 4.
Sulfiani, A. N. (2021). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelayanan BPJS Kesehatan Di Kota Palopo Implementation of Good Governance Principles in BPJS Health ServicesIn the City of Palopo. XVII(1), 95–116.
Syifa, I., Muhaimin, H., Maharani, J. V., Alif, S., Rochman, A., & Setiawan, R. A. (2022). Tata Kelola SDM Pemerintah Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik Di Desa Gempolkerep Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto 1. 3, 142–148. https://doi.org/10.46730/japs.v3i3.88
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa